Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Kehadiran mereka tidak hanya menjadi peluang besar bagi industri pariwisata, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level person.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulty resolving malah asik menjadi challenge having.
Badan Istimewa, yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis, didirikan pada September 1945 untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun, situasi geopolitik yang belum stabil dan cakupan geografis yang luas membuat tugas intelijen sulit dilaksanakan secara efektif.
Another challenge may be the sectoral rivalry among the armed forces, law enforcement, and strategic intelligence solutions, all of that happen to be oriented in direction of interior stability threats and domestic intelligence operations. Domestic threats sort a contested operational domain, a ‘gray’ zones of protection, stability, and intelligence threats.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.
g., by forced having of individuals’s land informasi lebih lanjut and destruction in the ecosystem and forests ‘escorted’ by military services and intelligence companies.
Dalam diskusi tersebut, penting untuk menyoroti pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia agar lebih efektif dalam mendeteksi ancaman dengan lebih baik.
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Auto artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
Soon once the Digital law enforcement force’s formation, two add scenarios that were reprimanded and managed because of the Digital police been given significant notice by the public as they were deemed excessive and deviated from the objective of their formation. The aforementioned situations relate to reviews about general public officials, i.e. Juliari Batubara (former Minister of Social Affairs, accused of COVID-19 foods help bribery and corruption) and Gibran Rakabuming (Mayor of Solo, eldest son of President Jokowi). The case pertaining to Gibran Rakabuming As an example, fulfilled severe criticism since the arrest was considered to get exaggerated.